Berita 24 Indonesia - Ketua komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan dalam pelaksanaan pemilu komisi II DPR RI selalu bekerja...
Undang-undang yang terkait yaitu UU No.7 Tahun 2017, dan UU No.10 Tahun 2016.
Menurut Ahmad Doli Kurnia Tandjung, ke 2 UU tersebut diamanatkan, bahwa di tahun 2024 nanti akan dilaksanakan pemilu secara serentak dalam satu tahun, yakni pemilihan umum presiden, legislatif, dan kepala daerah.
" Kalau flashback, sebetulnya komisi II awalnya ingin menata ulang, kemudian menyempurnakan UU pemilu, yang di mana di Indonesia, UU pemilu dibuat berdasarkan dua rezim, yakni pemilu presiden, legislatif, dan kepala daerah " Ujar Ketua komisi II DPR RI, dikutip dari laman parlementaria, Kamis (2/9/2021).
Dilansir dari parlementaria, Ahmad Doli mengungkapkan rencana awal komisi II DPR RI hanya mencantumkan satu rezim saja dengan enter point-nya penyempurnaan undang-undang tentang pemilu.
" Tetapi karena kita sedang berkonsentrasi pada upaya menghadapi pandemi akhirnya kami bersepakat dengan pemerintah untuk tidak jadi melaksanakannya " Ungkapnya
Ahmad Doli menegaskan dalam UU tersebut tidak ada kaitannya terhadap isu amandemen UUD 1945.
Isu mengenai UUD 1945 yakni membahas soal perkembangan saat ini, di mana untuk memperkuat lembaga MPR RI yang juga memungkinkan memasukan pokok-pokok haluan negara (PPHN).
Maka dengan hal tersebut tidak ada kaitannya dengan pemilu.
" Tidak ada hubungannya antara amandemen dengan pelaksanaan pemilu pada tahun 2024. Kami di komisi II, selama tidak ada perubahan undang-undang, yang kami persiapkan saat ini adalah persiapan penyelenggaraan pemilu di tahun 2024 " Katanya
(Sumber : Parlementaria | Foto : Ahmad Doli dalam acara diskusi dialektika demokrasi yang mengusung tema ' Nasib Pemilu 2024 Di Tengah Wacana Amandemen ', Kamis (2/9/2021)/ Mentari)
