Berita 24 Indonesia - Negara-negara Asia Tenggara dan Barat mendesak Myanmar untuk menahan diri dalam kekerasan dan pemberontakan nasional...
Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) pada hari Selasa, (7/9) mengatakan
bahwa mereka akan
meluncurkan "perang defensif rakyat", untuk mengoordinasikan serta
menyerukan kelompok-kelompok dan pejabat untuk beralih pihak memerangi pemerintah penguasa.
Hingga saat
ini, belum ada laporan tentang kekerasan, meskipun pasukan pengamanan telah dikerahkan
di Yangon, Myanmar. Sehari
sebelumnya memang
terjadi aksi protes dan
bentrokan antara tentara dan pemberontak etnis minoritas.
“Semua pihak harus memprioritaskan keselamatan dan
kesejahteraan rakyat Myanmar,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri
Indonesia Teuku Faizasyah kepada Reuters.
Indonesia telah mencoba menyelesaikan krisis di Myanmar yang dipicu
ketika militer menggulingkan pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi pada 1
Februari silam.
Pasukan keamanan telah membunuh ratusan pendukung demokrasi
yang memprotes dan beberapa penentang kekuasaan militer telah membentuk
kelompok-kelompok bersenjata di bawah panji Tentara Pertahanan Rakyat.
“Deklarasi
NUG mendapat dukungan kuat di media sosial Myanmar. Tetapi hal ini bisa menjadi bumerang untuk mendapatkan bantuan dari negara-negara lain.” Kata Richard Horsey, pakar
Myanmar di International Crisis Group.
Negara-negara Barat telah menjatuhkan sanksi untuk menekan
junta serta negara ASEAN juga melakukan upaya untuk
solusi diplomatik. Tetapi karena kurangnya kemajuan dalam penyelesaian, beberapa anggota ASEAN merasa frustasi.
“Saya
hanya bisa mengatakan bahwa kami frustrasi karena konsensus lima poin tidak
dapat dilaksanakan secepat mungkin.” Kata menteri luar negeri Malaysia Saifuddin Abdullah.
Sumber:
Reuters
Tags: PM Myanmar, Presiden Myanmar, Junta Militer, Pemerintah Myanmar.