Page Nav

HIDE

Gradient Skin

Gradient_Skin

Responsive Ad

Perlindungan Data Digital, China Terbitkan Kebijakan Baru untuk Perusahaan Internet

Berita 24 Indonesia - China sedan g merencanakan undang-undang kebijakan baru untuk industri Internet raksasanya . Menurut pengacara perus...


Berita 24 Indonesia - China sedang merencanakan undang-undang kebijakan baru untuk industri Internet raksasanya. Menurut pengacara perusahaan tersebut, undang-undang keamanan data yang baru tidak jelas, sehingga membuat perusahaan takut ketika tidak sengaja melewati batas.

 

Undang-undang keamanan data akan berlaku mulai 1 September, dimana setiap perusahaan mengharuskan untuk mengklasifikasikan data yang mereka tangani ke dalam beberapa kategori dan mengatur bagaimana data tersebut disimpan dan ditransfer ke pihak lain.

 

Klasifikasi kategori utama dalam undang-undang keamanan data diantaranya data inti nasional dan data penting’, di mana kesalahan penanganan dapat membawa hukuman hingga 10 juta yuan atau bahkan tuntutan pidana.

 

Misalnya seperti undang-undang hanya mengatakan bahwa perusahaan yang ingin mentransfer data penting ke luar negeri harus melakukan penilaian keamanan setiap kali.

 

Tidak ada daftar, tidak ada lampiran, tidak ada contoh Jadi kita sedikit gelap di sini. Kata Nicolas Bahmanyar, konsultan senior di firma hukum LEAF yang berbasis di Beijing.

 

Langkah hukum tersebut mencerminkan kekhawatiran Beijing yang meningkat atas tumpukan data yang dikumpulkan oleh perusahaan swasta dan apakah informasi tersebut dapat berisiko diserang dan disalahgunakan oleh negara asing.

 

Undang-undang keamanan siber China 2017 mengharuskan perusahaan untuk menyimpan data di China serta menyetujui tinjauan keamanan.

 

Satu kasus yang diawasi ketat adalah kasus Didi Global, yang mulai diselidiki oleh regulator dunia maya kuat China atas risiko keamanan data bulan lalu, hanya dua hari setelah debut perusahaan di New York.

 

Administrasi Cyberspace China juga sedang menyelidiki platform rekrutmen online Boss Zhipin, yang dimiliki oleh Kanzhun dan dua platform pengiriman komersial yang dijalankan oleh Full Truck Alliance, dengan alasan risiko keamanan data nasional.

 

Sumber: Reuters

 

Tags: Perlindungan Data Digital, Undang-undang Keamanan Data Digital, KebijakanTelekomunikasi.

Reponsive Ads