Berita 24 Indonesia - Ketua komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa pihaknya bersama kementerian dalam negeri RI, KPU, Bawaslu, ...
Dilansir dari laman parlementaria, pembahasan dalam tim tesebut adalah pemilu legislatif dan pemilihan presiden yang jatuh pada tanggal 21 Februari 2024, Selain itu pilkada serentak yang jatuh pada tanggal 24 November 2024.
" Kita sudah bentuk tim kerja antara komisi II, Kemendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP sudah menetapkan tim kerja " Ungkap Ketua komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia, tertulis di laman resmi parlementaria.
Lanjut ketua komisi II itu mengatakan jika pemilu diundur ke tahun 2027, maka harus melakukan amandemen UUD 1945.
Karena, menurut Doli hal tersebut tidak bisa diubah, sebab masa jabatan satu periode pemerintah hanya 5 tahun.
" Itu kan tidak semudah itu, jadi tidak bisa diubah dengan UU saja, karena UDD 1945 itu disebutkan bahwa masa jabatan satu periode pemerintahan itu kan 5 tahun, jadi kalau misalkan kita mau memperpanjang dan mau memundurkan pemilu, ya harus dimulai dengan amandemen UUD 1945 " Jelasnya
Baca Selengkapnya : Komisi II DPR RI Mengelar Rapat Desain Penyelenggara Pemilu 2024 Secara Tertutup
Politisi dari partai Golkar ini menghimbau kembali, bahwa saat ini komisi II DPR RI tengah mempersiapkan pelaksanaan pemilu tetap di tahun 2024.
Hal tersebut dilakukan untuk membantah wacana yang dimana pelaksanaan pemilu akan dindur dari 2024 ke tahun 2027.
" Kami lakukan persiapan-persiapan, draft RUU-nya juga sudah kami selesaikan pada saat itu " Katanya
Baca Selengkapnya : Bawaslu : KPU Segera Keluarkan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pilkada 2020
Sepengetahuan Doli wacana dimundurkannya pemilu di tahun 2027 adalah untuk pilkada bukan pilpres dan pileg.
" Jadi wacana tahun 2027 itu pilkadanya bukan pemilu nasional. Sekarang kemudian ada sebagian masyarakat yang mencoba mewacanakan itu lagi, tetapi di balik pilkadanya di 2024, pemilu nasionalnya di 2027 " Pungkasnya.
(Sumber : Parlementaria | Foto : Doc.DPR RI/Runi)
