Berita 24 Indonesia - Dalam rapat dengar pendapat umum ( RDPU ) panja RUU KUP pada Senin kemarin (12/7), salah satu pakar Piter Abdullah tid...
Atas dasar tersebut, anggota komisi XI DPR RI Sarmuji meminta penjelasan lebih detail terkait kebutuhan fiskal reformasi perpajakan.
" Kebutuhan fiskal dalam jangka pendek ini, saya mohon bisa diberi masukan, karena tadi pak Piter sampaikan tidak setuju tax amnesty Jidil II. kira-kira apa yang bida dilakukan untuk mnyasati kebutuhan fiskal terkait perpajakan? " tanya Sarmuji dalam RDPU RUU KUP, Senin (12/7/2021), dikutip dari laman resmi parlementaria.
Lanjut Sarmuji, memaparkan terhadap agenda reformasi perpajakan memiliki dua kebutuhan, yakni; kebutuhan jangka pendek, dan kebutuhan jangka menengah-panjang.
Baca Selengkapnya : Wakil Ketua Komisi XI DPR RI : RUU KUP Mereformasi Perubahan Perpajakan Nasional
" Sementara tadi ada tax amnesty atau apapun namanya, sebagai jangka pendek. Tapi, kebutuhan jangka pendek kan juga harus dipenuhi, kita tahu fiskal kita dalam kondisi sulit saat ini, sehingga pilihannya hanya dua saja " Tegasnya
Menanggapi pernyataan dari Sarmuji, Piter Abdullah menjelaskan bahwa reformasi perpajakan harus dilihat dalam bentuk perspektif jangka menengah-panjang, bukan jangka pendek.
Lalu Abdullah menambahkan bahwa RUU KUP diharapkan dapat mengoptimalkan perekonomian Indonesia dan masyarakat bisa lebih sejahtera.
" Dan ketika itu terjadi, persoalan pajak yang dikenakan sembako tidak lagi menjadi sebuah isu. Karena perspektifnya adalah jangka menengah-panjang, kalau bicara perspektif jangka pendek yang dikenakan saat ini tentu akan kontradiktif. Jangka pendek kita ingin menanggulangi dampak Covid-19, untuk itu justru kita berikan stimulus, dan itu tidak mungkin kita sandingkan dengan perspektif jangka menengah-panjang yang di dalamnya ada upaya untuk optimalisasi penerimaan panjang " Ujar Piter Abdullah
(Sumber : Parlementaria | Foto : Pemerikasaanpajak.com)
