Berita 24 Indonesia - Anggota komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menilai bahwa PT.Kimia Farma Tbk (KAEF) memberlakukan vaksinasi berba...
" Vaksinasi untuk mengatasi bencana non-alam seperti pandemi adalah tanggung jawab negara terhadap keselamatan rakyat. Setiap individu harus mendapat akses yang sama dan merata melalui vaksinasi gratis. Jadi, opsi vaksin berbayar seperti upaya mencari keuntungan dengan memeras rakyat " Ungkap Netty Prasetiyani, tertulis dirilis parlementaria, Senin (12/7/2021).
Lanjut Netty mengaku bahwa kebijakan yang dilakukan oleh Kimia Farma belum didiskusikan dengan komisi IX DPR RI.
" Tidak ada diskusi dengan komisi IX terkait vaksinasi gotong royong bagi individu atau perorangan. kebijakan yang sudah disetujui adalah vaksinasi gotong royong yang dibiayai perusahaan, itu pun diizinkan dengan banyak catatan. Sekarang tiba-tiba muncul kebijakan vaksinasi berbayar untuk individu " Jelasnya.
Menurut politis partai PKS ini, mangatakan bahwa dalam perturan Menteri Kesehatan RI Nomor 19 Tahun 2021 dijadikan landasan hukum bagi vaksinasi berbayar untuk individu setelah ada perubahan redaksi atas definisi vaksin gotong royong.
" Awalnya hanya ditujukan untuk karyawan perusahaan atau badan usaha, kemudian ditambahkan juga untuk individu atau perorangan yang dibebankan pembiayaannya pada yang bersangkutan " Kata Netty.
Baca Selengkapnya : Vaksinasi Individu Berbayar Kimia Farma Akan Ditunda
Menurut Netty, pemerintah melalui Kimia Farma berdalih bahwa pelaksanaan vaksinasi berbayar menjadi opsi bagi rakyat yang tidak bersedia antri dalam pelaksanaan vaksinasi.
Lalu Netty menanggapi hal tersebut bahwa akses gratis vaksin Covid-19 bukan soal mau antri atau tidak, tapi persoalan tanggung jawab negara melindungi rakyat.
"jangan sampai hal seperti ini publik berpikir hanya orang kaya yang mampu membeli vaksin yang dapat melindung diri dari bahaya pandemi" Tegas Netty.
Terkait Sinopharm dari UEA, Netty mempertanyakan kejalasan bantuan 500.000 dosis vaksin Sinopharm.
" Kemana rencana distribusi bantuan sinopharm dari UEA ini? pemerintah harus transparan dan bertanggung jawab, jangan sampai ada penyelewengan dan penyalahgunaan bantuan. terlebih sinopharm termasuk jenis vaksin dalam skema gotong royong" tambahannya.
Atas polemik ini, Netty meminta pemerintah mengkaji ulang kebijakan vaksinasi berbayar untuk individu agar tidak menimbulkan kegaduhan publik.
" Sektor ekonomi sedang terganggu, banyak rakyat yang tengah menderita dan terjepit. Fungsi layanan kesehatan pun tengah kolaps, jangan menambah beban rakyat dengan isu vaksin berbayar dan isu kewajiban menyertakan sertifikat vaksinasi sebagai syarat pengurusan administrasi publik dan mengakses bantuan sosial atau pelayanan sosial " tutupnya.
(Foto : DPR RI/Jaka)
