Berita 24 Indonesia - Rektor Universitas Indonesia Ari Kuncoro merangkap jabatan sebagai komisaris di BUMN. Hal ini, pemerintah dan Presdie...
" UI itu kan punya motto tagline yang menjadi values anak UI, yakni veritas (kebenaran), probitas (jujur), lustita (adil) " Kata Arteria, dikutip dari laman sindonews, Rabu (21/7/2021).
Lanjut Arteria mengatakan motto tersebut merupakan kebanggan bagi Universitas Indonesia. namun, menurutnya karena ulah dari Ari Kuncoro sangat memalukan.
" Masa iya sih dia itu presiden republik UI posisi politik yang sangat tinggi, kok masih mau ambil jabatan komisarin BUMN yang notabene anak buah seorang menteri " Tegasnya.
Sebagai alumni di Universitas Indonesia, Arteria yang juga merupakan sebagai anggota dari farksi PDIP meresa kecewa, seharunya Ari Kuncoro mundur dari jabatan sebagai rektor UI.
" Ngurusin UI saja kalau benar-benar diurus itu waktunya sangat kurang, apalagi kalau harus berbagai perhatian walau jadi komisaris sekalipun " Ujarnya.
Arteria menegaskan bahwa rangkap jabatan melawan hukum, pasalnya saat merangkap jabatan masih memakai statuta lama yakn PP 68/2013 seharunya Ari Kuncoro dapat diberhentikan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek).
Pada perilaku tersebut dapat dikatagorikan sebagai perilaku koruptif berdasarkan pasal 2 atau pasal 3 undang-undang tindak pidana korupsi.
Anggota Komisi III DPR RI menuding Nadiem Makarim dan Erick Thohir yang seharusnya dapat menyelesaikan persoalan sejak kemarin.
" Masalah ini kan bisa selesai kalau kemarin Mendikbudristek tegas, dan Meneg BUMN juga menghormati hukum. Kasihan pak Jokowi direpotkan untuk urusan-urusan yang seperti ini, padahal punya pembantu yang seharusnya bisa menjaga hal seperti ini tidak terjadi " Pungkasnya.
Arteria menyarankan kepada seluruh anak Univesitas Indonesia harus pintar pikiran, dan juga pintar dalam tindakan.
Selain itu juga politisi PDIP mendorong mahasiswa UI untuk suarakan ketidakbeneran, serta guanakan kanal konstitusional sebagai upaya aksi.
Atau juga dapat melakukan uji materi PP ke Mahkamah Agung, gugat SK kepengadilan tata usaha negara, laporan maladminstrasi ke ombudsman, dan kalau menemukan tindakan perilaku koruptif lapor ke penegak hukum.
(Sumber : Sindonews.com | Foto : Antara/Reno)
Tags : Ari Kuncoro
