Berita 24 Indonesia - Anggota komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengatakan dalam pelaksanaan PPKM Darurat Jawa-Bali yang diperpanjang...
" Harus ada evaluasi komprehensif terhadap pelaksanaan PPKM untuk mengukur efektivitasnya, bukan hanya gonta-ganti istilah " Kata Netty dikutip dari laman resmi parlementaria. Kamis (22/7/2021).
Berdasarkan data testing yang dilakukan pemerintah turun drastis, hingga 68% dalam tiga hari terakhir. Sementara angka positivity rate kita meningkat hingga 30% dalam sepekan terakhir.
" Klaim bahwa kasus mengalami penurunan, tidak bermaka apa-apa jika testing kita rendah. " Ujarnya
Menurut Netty dalam hal ini, pemerintah harus memiliki indikator kuantitatif untuk mengukur keberhasilan terhadap PPKM Darurat.
" Misalnya, berapa rerata tingkat BOR (bed occupancy rate) yang bisa ditolerir, berapa banyak pasien isoman yang terpantau bagaimana dengan ketersediaan obat, SDM nakes, oksigen, APD, dan alkes lainnya " Ucapnya.
Dilansir dari laman parlementaria, mengingat lonjakan kasus dan perluas pandemi juga dapat diukur secara angka menggunakan data kuantitatif.
" Bagaimana pemeritah dapat membangun kepercayaan publik, bahwa PPKM efektif jika kurang didukung angka statistik yang jelas dan transparan " ujarnya.
Menurut politisi PKS ini indikator efektivitas penanganan pandemi dan PPKM dapat dilihat dari angka realisasi vaksinasi harian.
" Pemerintah harus menjelaskan bagaimana startegi mencapai target vaksinasi yang kini ditingkatkan menjadi 5 juta dosis per hari, apakah target sebelumnya yang 2 juta dosis per hari sudah tercapai? jangan membius rakyat dengan kebahagian semu, sementara startegi akselerasi belum jelas " Tambahannya.
Lanjut Netty juga mempertanyakan terkait intensif nekes dan klaim rumah sakit. pasalnya, baru-baru ini terdengar nakes mengundurkan diri, bahkan ada membuat meme sindiran ironis dari petugas yang mengurus jenazah.
" Pemerintah perlu intropeksi dan membenahi menagemen penanganan pandemi ini dengan sungguh-sungguh " Ungkapnya.
Netty menghimbau kepada pemerintah untuk tidak mengabaikan kebutuhan rakyat di masa PPKM.
" Jangan abaikan kebutuhan fundamental rakyat di masa PPKM, rakyat butuh makan untuk bertahan hidup. jangan lagi ada keterlambatan pencairan bansos, jika pemerintah mengimbangi perpanjangan pembatasan dengan penunaian kewajiban memenuhi kebutuhan rakyat, maka rakyat pun akan mengerti, simpati, dan mendukung kebijakan tersebut " tutupnya.
(Sumber : Parlementaria)
