Berita 24 Indonesia - Riezky Aprilia sebagai anggota panja pupuk berubsidi dan kartu tani komisi IV DPR RI menegesakan mengenai kebijakan ...
Rapat dengar pendapat (RDP) panja pupuk bersubsidi dan kartu tani komisi IV DPR RI bersama dengan Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Dirjen Tanaman Pangan, Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementan, dan Dirut PT. Pupuk Indonesia Holding Company.
Dalam RDP mengkaji revisi kriteria petani penerima pupuk bersubsidi, data waktu produksi, pendistribusian pupuk bersubsidi, realisasi penyaluran sisa stok dan estimasi kebutuhan di tahun 2021, data realisasi pemanfaatan kartu tani, serta blank spot area yang menjadi kendala ketidakefektifan program kartu tani.
" Awal tahun 2021 ini kebijakan subsidi mendapat sorotan tajam dari Presiden Joko Widodo yang mempertanyakan dampaknya secara signifikan terhadap peningkatan produksi nasional. Bahkan, Presiden meminta program pupuk bersubsidi dievaluasi, karena dinilai ada yang salah dalam penyaluran. " Ujar Riezky Aprilian tertulis diketerangan pers, Jakarta, Senin (14/6/2021).
Dalam RDP Riezky mengungkap bahwa permasalahan lainnya ada yaitu terkait distribusi bersubsidi yang tidak tepat waktu. maka hal ini menimbulkan berbagai pertanyaan bagaimana penyusunan jadwal masa penyaluran yang dimulai dari perencanaan kebutuhan pupuk hingga sampai waktu pupuk subsidi ke petani.
" Sangat disayangkan masalah ini berulang setiap tahun ada pembenahan yang mendasar. Hal ini berpotensi terhambatnya penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani dan menimbulkan kekisruhan ketika menghadapi musim tanam " tandasnya.
Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat sistem elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok (e-RDKK) dan realisasinya, dan serta jumlah permintaan pupuk untuk setiap jenis produk per-provinsi.
Melansir dari laman perlemen DPR, Komisi IV DPR RI ingin mendapatkan penjelasan terkait kapasitas produksi di masing-masing pabrik pupuk anak perusahaan.
" Melalui rapat hari ini diharapkan diperoleh informasi yang mendetail dan mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif terkait permasalahan dan pelaksanaan kebijaksanaan pupuk bersubsidi. " Ucapnya.
Lalu Riezky mempungkas bahwa "dari informasi yang diperoleh tersebut dapat menjadi salah satu dasar dalam menghasilkan rumusan, arahan, dan rekomendasi terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah terkait dengan penyaluran pupuk bersubsidi dan program kartu tani nasional".
( Sumber : DPR.RI | Foto : DPR RI/Runi)
