Berita 24 Indonesia - Presiden RI Joko Widodo merupakan seorang rimbawan Indonesia, yang menguatkan harapan terciptanya era yang mengubah pe...
Pernyataa tersebut terungkap pada pembukaan serial webinar 60 tahun Presiden Jokowi, yang diselenggarakan secara virtual di Jakarta oleh Dewan Kehutanan Nasional (DKN) bersama Wana Aksara Institute pada Senin kemarin (28/6/2021).
" Sungguh merupakan rancangan dari yang maha kuasa, bahwa presiden kita adalah seorang rimbawan, sehingga secara pasti Indonesia akan dapat menyelesaikan berbagai masalah kemasyarakatan yang ada, yang berkaitan dengan subjek kehutanan, akibat berbagai peristiwa dan kegiatan di masa lalu, dan diantaranya dalam kurun wakty yang puluhan tahun lamanya " Ungkap Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya dalam sambutannya di serial webinar 60 tahun Presiden Jokowi.
Lanjut Menteri LHK mengatakan bahwa ide kehutanan pasca kayu diusung langsung oleh Presiden Jokowi. Makna didalamnya, terdapat kebijakan dan agenda kerja kehutanan pasca kayu komit terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup, seperti kelestarian DAN, ditekannya aspek konservasi tanah dan air,
Kemudian terjaganya fungsi lindung dalam kawasan hidrologis gambut (FEG), terjaganya konservasi spesies liar, serta koridor lansekap guan menjaga kekayaan mega biodiversity Indonesia.
Selain itu terdapat makna lainnya dari mewujudkan ideologi kehutanan pasca kayu, yakni pembangunan kehutanan yang berkeadilan, sekaligus memeratakan distribusi penguasaan sumber daya hutan bagi masyarakat yang aktualisasinya melalui kebijakan dan program kehutanan sosial yang mampu menopang pengembangan sosial, ekonomi, dan kelembagaan usaha.
Tertulis pada siaran pers PPID Melhk, kehutanan pasca kayu merupakan terwujudnya berbagai target pembangunan nasional maupun global.
Dimulai pada SDG's, Low Emission Development, Pemenuhan Nationally Determined Contribution, Kemandirian EBT, kedaulatan pangan, dan program nasional lainnya.
" Instrumen dasar yang dipakai dalam menjalankan pengelolaan gabungan dalam wujud KLHK, yang utama ialah stick pada prinsip fungsi alam yang harus tidak boleh terganggu, dan harus bisa memenuhi kebutuhan pembangunan sebagaimana mestinya dalam arti dengan tetap menjaga kelestariannya " Jelasnya
Tambahan Siti, dalam UU nomor 11 tahun 2021 mengenai Cipta Kerja (UUCK) terdapat didalamnya terhadap pespektif bidang kehutanan yang merupakan rangkuman upaya yang telah dirintis sejak awal era pemerintahan. Presiden Jokowi, yang menjadi penanda perubahan-perubahan dalam sistem pengelolaan hutan.
Serial webinat ini akan dimulai pelaksanaannya dari bulan Juni hingga Oktober 2021.
Berikut lima sub tema yang diharapkan dapat mewakili agenda-agenda prioritas dan strategis pembangunan kehutanan :
1. Webinar #1 di laksanakan pada tanggal 28 Juni 2021, yang mengusung tema " Memaknai kehutanan pasca kayu, konterktualisasi masa depan kehutanan maju.
2. Webinar #2 di laksanakan pada tanggal 21 Juli 2021, yang mengusubg tema " Tantangan dan Peluang Mewujudkan Peran Geopolitik SDH menuju Indonesia 2045"
3. Webinar #3 dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2021, yang mengusung tema " Sistem pencegahan karhutla efektif permanen dalam mendukung penurunan emisi GRK"
4. Webinar #4 yang dilaksanakan pada tanggal 21 September 2021, yang mengusung tema " Perhutanan sosial intisari politik pembangunan kehutanan nasional "
5. Webinar #5 yang dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2021, yang mengusung tema " Qui Vadis Kehutanan? menggugat eksistensi profesi rimbawan dalam pembangunan nasional"
(Foto : PPID Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)
