peluang kenaikan iuran BPJS kesehatan lebih rendah. Foto : instagram @infojkt24 Berita24.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menga...
 |
| peluang kenaikan iuran BPJS kesehatan lebih rendah. Foto : instagram @infojkt24 |
Berita24.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatakan terdapat peluang kenaikan iuran BPJS kesehatan lebih rendah dari usulan yang di ajukan oleh bendahara negara kepada Presiden Jokowi. Saat ini, Kemenkeu masih menunggu penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) terkait kenaikan iuran tersebut.
Dilansir dari Katadata.co.id, Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo mengatakan, pihaknya masih menunggu besaran pasti kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang akan tertuang dalam Perpres. Menurutnya, terdapat peluang kenaikan iuran yang tertuang dalam Perpres lebih rendah dari usulan pihaknya.
berdasarkan usulan pemerintah, iuran BPJS Kesehatan untuk mandiri akan naik sampai dua kali lipat. Dimana, iuran peserta mandiri kelas I dinaikkan dari Rp 80 ribu menjadi Rp 160 ribu, kelas 2 dari Rp 55 ribu menjadi Rp 110 ribu, dan kelas 3 dari Rp 25.500 menjadi Ro 42 ribu. Kenaikan iuran tersebut diusulkan berlaku pada Januari 2020.
Selain itu, Pemerintah juga mengusulkan batas upah yang dikenakan untuk perhitungan iuran pegawai swasta atau peserta penerima upah dari badan usaha dan pemerintah sebesar 5 persen dari upah. Sedangkan, formulasi upah untuk pegawai swasta dinaikkan dari Rp 8 juta menjadi Rp 12 juta dan rencananya usulan tersebut berlaku mulai Januari 2020.
Sedangkan, batas upah untuk pegawai pemerintah diusulkan naik dari semula, hanya mencakup gaji pokok dan tunjangan keluarga dan ditambah dengan tunjangan kinerja. Kenaikan tersebut berlaku mulai Oktober 2019.
Walaupun masih menunggu penerbitan Perpres, Mardiasmo mengatakan pihaknya telah menyiapkan sejumlah peraturan turunan dari aturan itu. Dan nantinya, PMK yang sudah disiapkan akan menyesuaikan Perpres yang akan diterbitkan.
Mau Kuliah dengan Beasiswa? Klik Disini
Penulis : Handayani
