Kementerian Pertahanan Dapat "Rapor Merah" Mengenai ...

Kementerian Pertahanan Dapat "Rapor Merah" Mengenai ... Home Berita Nasional Nasional Kementerian Perta...

Kementerian Pertahanan Dapat "Rapor Merah" Mengenai ...

  • Home
  • Berita
  • Nasional

Nasional

Kementerian Pertahanan Dapat "Rapor Merah" Mengenai Pelayanan Publik Laporan terbanyak adalah penundaan masalah yang berlarut. kementerian pertahanan ilustrasi Kamis 7/12/2017, 16.19 WIB Miftah Ardhian Ombudsman Bakal Panggil BI Terkait Biaya Transaksi Nontunai Tak Mau Dikritik Kasus Beras PT IBU, Kementan Serang Balik Ombudsman Ombudsman Temukan Kesalahan 4 Institusi Negara dalam Kasus PT IBU

Ombudsman Republik Indonesia memberikan “rapor merah” kepada Kementerian Pertahanan atas penilaian terhadap kepatuhan standar pelayana n publik. Artinya, Kementerian Pertahanan memiliki kepatuhan rendah terhadap pemberian pelayanan publik.

Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai mengatakan penilaian tersebut dilakukan terhadap 14 Kementerian. “Dari 14 Kementerian, 35% berada di zona hijau atau tingkat kepatuhan tinggi, 57% di zona kuning dan sisanya berada di zona merah,” kata dia saat ditemui di Kompleks Istana Bogor, Kamis (7/12).

Daftar newsletter Katadata sekarang! Dapatkan berita terbaru pilihan kami melalui email Anda setiap hari (Senin - Jumat). Saya setuju untuk menerima promosi dari produk & layanan Katadata. Kode Keamanan Baru Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya. Alamat email Anda telah terdaftar Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa s aat lagi Silahkan mengisi alamat email Silahkan mengisi alamat email dengan benar Masukkan kode pengaman dengan benar Silahkan mengisi captcha

Menurut data Ombudsman, Kementerian Pertahanan menjadi satu-satunya yang berada di zona merah. Kemudian, di zona kuning terdapat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Agama, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Kementerian Sosial.

Sementara itu, ada lima Kementerian yang berada di zona hijau. Mereka adalah Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Di sisi lain, Kementerian Pertahanan belum berkomentar mengenai hal tersebut. Hingga berita diturunkan, pihak Kementerian Pertahanan belum membalas pesan yang disampaikan.

Selain kementerian, Ombudsman juga menilai zona kepatuhan lembaga di Indonesia. Hasilnya, Badan Narkotika Nasional dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir berada pada zona hijau. Kemudian Kepolisian dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BNPT) di zona kuning. Adapun Badan Nasional Sertifikasi Profesi dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berada di zona merah.

Ombudsman juga menilai zona kepatuhan dari Pemerintah Provinsi. Lima provinsi yakni Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Utara, DKI Jakarta dan Jawa Barat menempati zona hijau.

Sedangkan Kepulauan Riau, Sulawesi Tenggara, Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jambi, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Aceh, Sulawesi Barat, dan Gorontalo di zona kuning. Lalu di zona merah ada Papua, Sulawesi Utara, Papua Barat, Maluku Utara, Kalimantan Utara, Maluku.

Tidak hanya itu, Ombusman juga menilai kepatuhan pemerintah kabupaten/kota. Secara umum, standar pelayanan publi k di Pemerintah Kota cenderung memburuk. Terdapat beberapa yang mengalami perbaikan namun terindikasi faktor politik karena akan menghadapi Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) tahun depan.

Amzulian mengatakan sudah menyampaikan hasil penilaian tersebut ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jokowi pun mengizinkan hasil ini diumumkan kepada publik agar bisa menjadi bahan perbaikan bagi Kementerian yang ada.

Menurut Amzulian, dari tahun ke tahun, jumlah laporan terhadap Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Provinsi, serta Pemerintah Kabupaten/Kota terkait pelayanan publik di Indonesia semakin meningkat. Data Ombudsman menyebutkan, tahun 2015 laporan yang masuk hanya 6.897. Namun, tahun 2016 ada 9.075 laporan, dan 2017 diperkirakan akan berada di atas 10 ribu laporan.

Dari jumlah tersebut, laporan terbanyak adalah penundaan masalah yang berlarut. Seharusnya, Kementerian, Lembaga, dan Pemda maupun Pemkot memiliki standar kapan dokumen yang diajukan bisa selesai, termasuk biayanya.

Penundaan masalah ini, menurut Amzulian Rifai bisa menjadi pintu masuk adanya praktik pungutan liar. "Karena penundaan berlarut orang akan memberi uang supaya persoalan cepat selesai," ujar dia.

Permasalahan lainnya yang dilaporkan adalah penyalahgunaan wewenang. Kemudian permasalahan penyimpangan prosedur.

(Baca: Pelayanan Publik Biang Keladi Penurunan Indeks Anti Korupsi 2015)

Anggota Ombudsman Adrianus Meliala juga menyampaikan berbagai permasalahan akan hambatan program reformasi agraria yang dilakukan oleh pemerintah. Dari hasil penilaiannya ini, Ombudsman menemukan bahwa Badan Pertanahan di wilayah Jawa Timur dan DKI Jakarta memberikan pelayanan yang paling buruk.

Miftah Ardhian Artikel Terkait Ombudsman Bakal Panggil BI Terkait Biaya Transaksi Nontunai "Saya melihat ini seperti bandar narkoba, awal-awalnya diberi gratis setelah ketagihan dibebani harga tinggi," kata Alvien Tak Mau Dikritik Kasus Beras PT IBU, Kementan Serang Balik Ombudsman “Kami tidak mempersoalkan positif atau tidaknya temuan Ombudsman, tapi apa sih pelayanan publik yang mereka lakukan,” kata Inspektur Jenderal Kementan. Ombudsman Temukan Kesalahan 4 Institusi Negara dalam Kasus PT IBU Ombudsman minta Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kepolisian dan KPPU melakukan koreksi. Kementan tak hadir saat pemberian laporan.

Berita Terpopuler

Digital Ditjen Pajak: Keuntungan Bitcoin Kena Pajak dan Dilaporkan di SPT Penghasilan dan kepemilikan bitcoin harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) pajak tahunan. Energi Surati Sri Mulyani, Pertamina Tagih Utang Subsidi Rp 30 Triliun Dalam 10 tahun ke depan, Pertamina membutuhkan biaya hingga US$ 115 miliar untuk ketahanan energi di ... Nasional Jenderal Gatot Dikritik Mutasi 85 Perwira TNI di Masa Akhir Jabatan Ketua Setara Institute H endardi mengatakan seharusnya Jenderal Gatot tak melakukan mutasi di masa ak ... Energi Pertamina Sebut Penghapusan Premium Kebijakan Pengelola SPBU Margin pengusaha SPBU dalam menjual produk Pertamina seperti Pertamax dan Pertalite lebih tinggi dib ... Keuangan Ditunjuk Jokowi, Robert Pakpahan Hadapi 5 Tantangan Robert Pakpahan memimpin Ditjen Pajak untuk mengejar target penerimaan pajak.

Opini

Madjedi Hasan Madjedi Hasan

Potensi Masalah Skema Kontrak Bagi Hasil Gross Split

Kishore Mahbubani Kishore

Sistem Pendidikan Perlu Adaptasi dengan Disrupsi Teknologi

Irvan Rahardjo Irvan Rahardjo

Setahun Restrukturisasi AJB Bumiputera Masih Jalan di Tempat

Sampe L. Purba Sampe L Purba

Mematut Potensi India, Pasar Raksasa Gas Dunia

Ignatius Haryanto Ignatius Haryanto

Kolaborasi, Solusi Menghadapi Disrupsi Industri Media

Baca juga Faisal Basri Makro Faisal Basri: Ekonomi Global Membaik, Indonesia Tumbuh 5,1% di 2018 Rudiantara Digital Kominfo Gandeng idEA untuk Pendaftaran E-Commerce Rini Soemarno Energi Menteri BUMN Bentuk Holding BUMN Mig as Kuartal I 2018 Bank Indonesia Keuangan Rilis Aturan Baru, BI Wajibkan Fintech Sistem Pembayaran Mendaftar Infomark Transparansi Tambang: Mulai 2020 Data Pemilik Wajib Dibuka Infomark Transparansi Tambang: Mulai 2020 Data Pemilik Wajib Dibuka Sektor Migas Tunggu Revisi Undang-Undang Infomark Sektor Migas Tunggu Revisi Undang-Undan g Keterbukaan-Data , Indonesia-Masih-Tertinggal Infomark Keterbukaan Data, Indonesia Masih Tertinggal Izin Tak Layak, Penerimaan Negara Terhambat Infomark Izin Tak Layak, Penerimaan Negara Terhambat Sumber: Google News | Berita 24 Malut

COMMENTS

Tulis Artikel
Nama

Bisnis,219,Dunia,133,Edukasi,105,Hiburan,26,Nasional,336,Olahraga,230,Politik,39,Sains,10,Teknologi,14,
ltr
item
Berita 24 Indonesia: Kementerian Pertahanan Dapat "Rapor Merah" Mengenai ...
Kementerian Pertahanan Dapat "Rapor Merah" Mengenai ...
https://katadata.co.id/public/media/images/thumb/2017/12/07/2017_12_07-16_18_48_fa1b77dd5b2d0ba05ecc85c47938926f_960x640_thumb.jpg
Berita 24 Indonesia
http://www.berita24.com/2017/12/kementerian-pertahanan-dapat-rapor.html
http://www.berita24.com/
http://www.berita24.com/
http://www.berita24.com/2017/12/kementerian-pertahanan-dapat-rapor.html
true
8873009527769896651
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy