Tidak Puas Penetapan UMP Babel, SPSI Ancam Gelar Aksi Demo

Tidak Puas Penetapan UMP Babel, SPSI Ancam Gelar Aksi Demo Tidak Puas Penetapan UMP Babel, SPSI Ancam Gelar Aksi Demo Serikat Pekerja Sel...

Tidak Puas Penetapan UMP Babel, SPSI Ancam Gelar Aksi Demo

Tidak Puas Penetapan UMP Babel, SPSI Ancam Gelar Aksi Demo

Serikat Pekerja Seluruh Indonesia ( SPSI) se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berencana menggalang massa

Tidak Puas Penetapan UMP Babel, SPSI Ancam Gelar Aksi Demobangkapos.com/NurhayatiJaka

Laporan Wartawan Bangka Pos, Nurhayati

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Serikat Pekerja Seluruh Indonesia ( SPSI) se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berencana menggalang massa untuk menyampaikan pendapat dengan melakukan aksi demo, Senin (20/11/2017) nanti di Kantor Gubernur Babel.

Demo ini terkait dengan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang ditetapkan Gubernur Babel H Erzaldi Rosman Djohan sebesar Rp 2.600.000 atau hanya naik sebesar 3,8 persen tidak sesuai Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015 mengenai sistem pengupahan naik sebesar 8,71 persen.

"Kalau pak gubernur tidak berubah pikir masih dengan arogansinya, Insyaallah Senin (20/11/2017) teman-teman akan menyampaikan pendapat beramai-ramai depan kantor gubernur," tegas Ketua SPSI Kabupaten Bangka Jaka kepada bangkapos.com usai rapat tripatrit dengan pihak Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka, Selasa (14/11/2017) di Kantor Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka.

Mereka akan melakukan aksi demo di dua titik pertama di kantor gubernur dan kedua di Kabupaten Belitung. Prediksi mereka ada sekitar 1000 hingga 1500 buruh yang melakukan aksi demo di kedua titik tersebut.

"Ini bukan harapan kita efek industri yang ditinggalkan mereka akan beresiko tinggi contohnya di Bangka ada berapa pekerja di pabrik sawit dan karet ini akan berdampak pada masyarakat yang akan menjual sawit dan karet. Satu hari saja kerugian sudah besar. Kemudian pilihan terakhir yang menjadi pilihan juga PTUN. Dimana tingkat pertama di Palembang dan tingkat kedua di Medan yang butuh biaya tinggi. Harapan kami PTUN bukan pilihan. Pilihan kami pak gubernur berubah sikapnya. Kami tetap menghargai gubernur, marwah gubernur tetap terjaga dengan baik sehingga para pekerja dan buruh bisa menikmati upah sesuai dengan peraturan pemerintah," harap Jaka.

Diakuinya UMP yang ditetapkan gubernur tersebut menyangkut Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bangka karena mengacu pada UMP.

"Hari ini Kabupaten Bangka melaksanakan triparit rutin tiga bulan sekali tapi kali ini isu terfokuskan pada Upah Minimum Provinsi terlepas di provinsi ini menyangkut nasib buruh di Kabupaten Bangka jugu," ungkap Jaka.

Menurutnya, petunjuk pelaksana dalam menetapkan UMP adalah Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015 mengenai sistem pengupahan. Di pasal 45 ayat 2 upah minimum dimana formas i perhitungannya berdasarkan inflasi dan product domestik bruto atau pertumbuhan ekonomi dari hasil hitungan BPS secara nasional yang ditetapkan sebesar 8,71 persen.

"Kita heran dan kecewa kepada pak gubernur hari ini menetapkan 3,8 persen seharusnya 2018 kaum pekerja buruh menikmati upah minimum Rp 2.755.000 tetapi oleh pak gubernur dikeluarkan SK-nya Rp 2.600.000. Itu sebuah pukulan telak bagi kami dan itu melanggar peraturan pemerintah," sesal Jaka

Ia membantah pernyataan gubernur yang mengatakan dasar penetapan UMP tertinggi se Sumatera dan urutan ke empat se Indonesia, namun untuk Babel seperti Jakarta tidak menetapkan UMK yang mengacu kepada UMP bagi provinsi lain menetapkan UMKdimana syaratnya harus lebih tinggi dari UMP. UMP adalah ambang batas terendah untuk kabupaten/kota.

"Untuk dibayarkan kepada pekerja buruh adalah UMK yang tertinggi. Saya contohkan Jawa Timur nomor tiga terendah UMP di Indonesia tetapi UMK Surabaya Rp 3,5 juta. Tetan gga kita Sumsel UMP Rp 2.500.000 tetapi UMK Palembang Rp 2.700.000. Di Kepri UMP Rp 2 juta lebih tetapi UMP Batam Rp 3,5 juta," jelas Jaka.

Sedangkan Kabupaten Bangka menurutnya, sejak dua tahun tidak menetapkan UMK karena dianggap dewan pengupahan provinsi menyatakan harga nilai barang tidak terlalu berbeda antara kabupaten/kota.

"Kemarin SPSI provinsi bersama DPRD provinsi sudah ke kementerian tenaga kerja. Hari ini di wa grup sedang menunggu di kementerian dalam negeri. Harapan kita inikan paket kebijakannya Pak Jokowi PP 78 artinya program strategis nasional. Harapannya ini diikuti oleh gubernur-gubernurnya. Intervensi Pak Jokowi lah untuk mengintervensi gubernur hari ini," harap Jaka.

Penulis: nurhayati Editor: edwardi Sumber: bang kapos.com Ikuti kami di Fakta Pasangan Kekasih yang Diarak dan Ditelanjangi, Ternyata tak Berbuat Mesum Sumber: Google News | Berita 24 Babel

COMMENTS

Tulis Artikel
Nama

Bisnis,219,Dunia,133,Edukasi,105,Hiburan,26,Nasional,336,Olahraga,230,Politik,39,Sains,10,Teknologi,14,
ltr
item
Berita 24 Indonesia: Tidak Puas Penetapan UMP Babel, SPSI Ancam Gelar Aksi Demo
Tidak Puas Penetapan UMP Babel, SPSI Ancam Gelar Aksi Demo
http://cdn2.tstatic.net/bangka/foto/bank/images/jaka_20171114_183841.jpg
Berita 24 Indonesia
http://www.berita24.com/2017/11/tidak-puas-penetapan-ump-babel-spsi.html
http://www.berita24.com/
http://www.berita24.com/
http://www.berita24.com/2017/11/tidak-puas-penetapan-ump-babel-spsi.html
true
8873009527769896651
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy