Hipmi Dukung KPPU Minta Presiden Hapus Tarif Bawah Taksi Online

Hipmi Dukung KPPU Minta Presiden Hapus Tarif Bawah Taksi Online Ilustrasi: istimewa JAKARTA, suaramerdeka.com - Himpunan Pengusaha Muda In...

Hipmi Dukung KPPU Minta Presiden Hapus Tarif Bawah Taksi Online

Ilustrasi: istimewa

Ilustrasi: istimewa

JAKARTA, suaramerdeka.com - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) meniai Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tidak perlu menetapkan tarif batas bawah taksi online atau angkutan berbasis aplikasi. Karena itu, Hipmi mendukung langkah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) meminta Presiden Joko Widodo menghapus tarif bawah taksi online.

“Kita dalam posisi mendukung langkah KPPU menghapus tarif bawah taksi online,” ujar Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan Anggawira BPP Hipmi di Jakarta, Senin (10/4).

Menurutnya, jika pemerintah ingin berpihak kepada konsumen dan persaingan usaha yang sehat serta berkembangnya industri kreatif, tarif atas taksi online yang harus konsisten diterapkan.

Sebelumnya, KPPU telah bertemu Presiden dan meminta Kemenhub mengevaluasi aturan transportasi online, Kamis (30/3). Ketua KPPU Syarkawi Rauf mengatakan, setidaknya ada tiga poin yang harus dievaluasi Presiden dari aturan transportasi online yang terdapat dalam revisi Permenhub No. 32 Tahun 2016 tentang Kendaraan Bermotor Umum tidak Dalam Trayek. Pertama, menyangkut pengaturan tarif batas bawah.

KPPU ingin agar aturan tarif batas bawah tersebut dihilangkan. Menurut mereka, pengaturan justru akan mematikan inovasi pelaku usaha di sektor angkutan transportasi. “Mereka tidak akan mencari cara kurangi biaya agar harganya di masyarakat bisa terjangkau, makanya kami dorong itu,” katanya beberapa waktu lalu.

Sejalan dengan KPPU, Hipmi menilai Kemenhub tidak sejalan dengan semangat Presiden Jokowi yang berupaya memangkas inflasi, memotong tingginya beban komponen biaya transportasi di masyarakat, serta mendorong tumbuh kembangnya industri kreatif. “Ada banyak masukan dari pengusaha-pengusaha mu da start-up yang terganggu dengan revisi Kemenhub itu. Mereka curiga, revisi ini cuma jadi pintu masuk bagi model-model bisnis konvensional untuk memberangus mereka sebab bisnisnya terancam,” ujar Anggawira.

Dia menegaskan sejak awal Hipmi meminta agar Kemenhub tidak mempersulit keberadaan taksi berbasis online dengan berbagai regulasi baru. Hipmi khawatir, revisi Peraturan Menteri Perhubungan (PM) Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan PM Nomor 32 Tahun 2016 akan menjadi pintu masuk pemberangusan industri kreatif nasional. Tak hanya itu, pengaturan tarif taksi online hanya akan menguntungkan korporasi besar dan mematikan semangat ekonomi kerakyatan yang sedang tumbuh pesat di masyarakat.

“Kebijakan ini hanya akan menguntungkan segelintir orang pemilik korporasi dan investor saham di pasar modal. Sementara sopir-sopir taksi konvensional dari lahir sampai mati hanya jadi karyawan dengan gaji seadanya,” cetusnya.

Hipmi juga setuju dengan keberatan KPPU yang m ewajibkan STNK armada angkutan berbasis online yang harus atas nama badan hukum. KPPU merekomendasikan agar kewajiban tersebut dihapus. Hipmi dan KPPU juga sejalan mendorong agar pemerintah sebaiknya mengembangkan regulasi yang dapat mengakomodasi sistem taksi online dengan badan Hukum koperasi yang asetnya dimiliki Oleh anggota. Sehingga, meskipun STNK tetap tercatat sebagai milik perseorangan akan tetapi dapat memenuhi seluruh kewajiban sebagai perusahaan jasa angkutan taksi dalam naungan badan hukum koperasi.

(Kartika Runiasari/CN38/SM Network)

Comments

comments

Sumber: Suara Merdeka

COMMENTS